DAMPAK PERLUASAN BANDARA TERHADAP SOSIAL EKONOMI PETANI DI DESA LEKTAMA KECAMATAN NAMROLE KABUPATEN BURU SELATAN
Abstract
Pembangunan pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun di sisi lain juga dapat berdampak negatif jika tidak memperhatikan hak-hak masyarakat walaupun untuk kepentingan umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon masyarakat tani terhadap perluasan Bandara Namrole, dan mengetahui dampak perluasan Bandara terhadap kondisi sosial dan ekonomi petani di Desa Lektama. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Besarnya sampel yaitu seluruh petani (100%) dari 10 petani yang lahannya untuk perluasan Bandara. Metode Analisis menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi terjadi antar responden menjadi berkurang, dan pendapatan mengalami penurunan. Artinya perluasan bandara memberikan dampak negatif bagi pemilik lahan. Selain itu, perluasan bandara menyebabkan berkurangnya lahan pertanian potensial dan berpeluang menyebabkan penurunan produktivitas komoditas pertanian.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Arsyad, L. 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Edisi Pertama, Yogjakarta BPFE Halaman 298.
Batlajery, A E Pattiselanno, L O Kakisina., 2017. “Konflik Agraria di Desa Watmury Kecamatan Nirunmas Kabupaten Maluku Tenggara Barat”. Jurnal Agrilan. 5 (2) : 88-100.
Darwis. 2015. “Danpak Keberadaan Perusahanan Kelapa Sawit Terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat Di Desa Bulu Mario Kabupaten Mamuju Utara”. Skripsi. Universitas Hasanuddin Makassar.
Gunawan, Wiradi, 2002. Reforma Agraria: Perjalanan Yang Belun Berakhir. Pustaka Belajar Offset. Yogjakarta
Nasurur. Uti, Tahitu, M. E. & Kakisina, L. O. 2017. “Dampak Keberadaan Perusahaan Kelapa Sawit PT. Nusa Ina Group terhadap Kondisi Sosial Ekonomi di Desa Kobi Mukti, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi”. Jurnal Agrilan. 5 (1) : 72-87.
Pattiiha, M. A, Turukay. M, Parera. W, B. 2015. “Dampak Program Corporate Sosial Responsibility (CRS) Terhadap Pendapatan Petani pada Daerah Klaster Hortikultura Bank Indonesia di Kota Ambon”. Jurnal Agrilan. 3 (1) : 19-34.
Pattiselanno, A.E dan Sopamena, J.F. “Agrarian Clonflict in Islands Areas (Case Study in Maluku Islands, Indonesia)”. International Journal of Agriculture and Forestry. 8 (6) : 197-203.
Purnama, A. 2016. Pengaruh Pencatatan dan Pengelolaan Piutang terhadap Kinerja Karyawan PDAM Kuningan. Kuningan : Universitas Kuningan.
Ramelan, E. 2014. Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Indonesia. Surabaya : Airlangga Universitty Press.
Shinta, Agustina. 2011. Ilmu Usaha Tani. Malang : UB Press
Sitorus, O. & Limbong, 2004. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia. STIP Yogjakarta.
Sumardjono, M .S. W, 2008. Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Jakarta: Kompas, Jakarta.
Subekti. R, 2016. “Kebijakan Pemberian Ganti Rugi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”. Jurnal Pemberian Ganti Rugi. 5(2): 376-394.
Taufik, M., 2012. “Strategi Pengembangan Agribisnis Sayuran di Sulawesi Selatan”. Jurnal Litbang Pertanian. 31 (2) : 43-50.
Umamit, H Fadly, A E Pattiselanno, N F Wenno. 2015. “Proses Perlawanan Petani Terhadap Rencana Pembangunan Perkebunan Tebudi Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru”. Jurnal Agrilan. 3 (2): 118-126.
Wahyukinasih, E. & Yunuardi. 2015. “Sikap Masyarakat Desa Terhadap Rencana Pembangunan Bandara Internasional di Kabupaten Kulon Progo”. Tesis. Universitas Negeri Yogjakarta.
DOI: http://dx.doi.org/10.30598/agrilan.v9i2.965
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2021 Agrilan : Jurnal Agribisnis Kepulauan
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Template Jurnal Agrilan :
Agrilan : Jurnal Agribisnis Kepulauan index by :
Connect with your Academic Account:
Plagiarism Chek by :
Reference Management Tools :
Assosiation With :
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.